Selamat Datang Di Blogspot media Informasi Pendamping Desa Endy Arverion 130504 Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Terima Kasih Atas Kunjunganya

Jumat, 17 April 2026

 

Kunjungan Menteri Desa PDT RI ke NTB

Suasan Penyambutan Bapak Menteri Desa di Bandara Lombok Oleh TPP NTB


Mataram, 16 April 2026, Tepat pukul 10.30 wita pesawat garuda Indonesia yang membawa rombongan Menteri Desa dan Pembangunan daerah tertinggal mendarat di Bandara Internasional Lombok. Dalam rombongan tersebut ada juga Menteri sosial Bpk.H.Syaifullah Yusuf (gus Ipul). Kedua menteri dalam kabinet merah putih ini akan melakukan kerja ke provinasi Nusa Tenggara Barat. Kunjungan Kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bpk.H.Yandri Susanto ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tanggal 16-17 April 2026. Dalam kunjungan kerja tersebut, beliau di dampingi beberapa Dirjen dan di dampingi oleh anggota DPR RI Dapil 2 Nusa Tenggara Barat bapak H.Muazzim Akbar. Adapun agenda kunjungan kerja beliau pada tanggal 16 April adalah:
Memberikan arahan pada acara Musrenbang daerah provinsi Nusa Tenggara Barat di Ballroom hotel Lombok Raya Mataram, dalam arahan singkat beliau menyampaikan agar serius mengurus desa,di contohkan beberapa negara yang tidak serius mengurus desa di pastikan ada persoalan, Jepang misalnya,sdh 93% desa di jepang tidak ada penduduknya, ueban ke kota, Korea hampir 83% desanya sudah tidak ada penduduknya,mereka pindah ke kota. Oleh karenanya mari kita serius membangun desa sesuai dengan asta cita presiden Prabowo, mari kita jadikan desa sebagai tulang punghung ekonomi bangsa dengan menciptakan kreatifitas,seperti adanya Desa Ekspor,Desa WIsata dan Desa Tematik,sehingga sejahtera dari desa dapat terlaksana dengan baik. Pak Menteri juga menyinggung tentang Dana Desa yang sebagian dialihkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih serta PP no.16 tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa
Selanjutnya pada hari yang sama memberikan arahan pada acara dialog Menteri Desa dengan Almni Magang Jepang,Peserta Pelatihan Bahasa Jepang, siswa SMK dan Tenaga Pendamping Profesional. Dalam arahan tersebut bapak Menteri memberikan banyak motivasi kepada peserta khususnya peserta pelatihan yang akan magang ke Jepang, walaupun anak-anak berasal dari desa terpencil atau daru kalang tiak mampu secara ekonimi,jangan putus harapan dalam mengejar cita cita. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci kesuksesan kita,sehebat apapun seseirang tapi durhaka kepada orang tua,maka dia tidak akan merasa bahagia. Dialog cukup menarik dan membuat ruangan banyak yang tertawa ketik bapak Menteri menawarkan hadiah kepada anak-anak siswa dengan catatan harus bisa menjawab pertanyaan, soal di ambil dari pidato beliau selama memberikan arahan, di antaranya Siapa nama Gubernur NTB, nama Wagub dan nama Anggota DPR RI yang berasal dari Dapil 2 NTB. Salah satu siswa klas 3 SMK tidak tahu nama Gubernur NTB dan Wagub NTB inilah yang membuat Pak Menteri dan peseerta yang ada di ruangan menjadi ketawa terbahak bahak, dan banyak pertanyaan yang di ajukan kepada anak-anak yang sudah di atas panggung, hal pun demikian Pak Menteri Yandri tetap memberikan hadiah sebagai motivasi dan keberanian naik ke atas panggung dan berani bicara langsung dengan Menteri, kata Pak Menteri.
Photo setelah acara Musrenbang Provinsi NTB

Selanjutnya pada tanggal 17 April 2026 Pak Menteri Desa akan menghadiri acara HUT Lombok Barat sekaligus peluncuran Program Sejahtera dari Desa ( satu milyar satu desa) yang menjadi unggulan program pemerintah Lombok Barat. Selanjutnya dilakukan Penyerahan Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) kepada perwakilan 10 Kepala Desa yang akan di dampingi Gubernur nusa Tenggara Barat serta Bupati dan wakil bupati Lombok Barat. Selanjutnya Menteri Desa akan melakukan kegiatan launching Sensus Ekonomi 2026 yang ditandai dengan pelepasan balon oleh para pejabat daerah sebagai simbol dimulainya pendataan ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, sebelum menuju Bandara Internasional Lombok untuk terbang ke jakarta Menteri Desa dijadwalkan meresmikan pameran potensi dan prestasi desa yang ditandai dengan pemotongan pita, sebagai upaya mempromosikan hasil pembangunan serta inovasi desa kepada masyarakat luas. Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempercepat terwujudnya desa mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di NTB. (pic media informasi ntb

 Agenda Mendes PDT di NTB: Dari Musrenbang hingga Peluncuran Program Satu Miliar per Desa 

 

Menteri Desa PDT H. Yandri Susanto (tengah) bersama Wakil Gubernur NTB, Ibu Hj. Indah Dhamayanti Putri (kiri) dan Anggota DPR RI Komisi IX, Bapak H. Muazzim Akbar (kanan) pada kegiatan Dialog bersama Siswa SMK Magang ke Jepang di Ballroom Islamic Center NTB pada Kamis 16 April 2026. NEWS, P3MD Lombok Tengah. Kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 16 hingga 17 April 2026 menghadirkan berbagai agenda penting yang mencakup Musrenbang, penguatan sumber daya manusia desa, hingga peluncuran Program Sejahtera dari Desa (Satu Miliar Satu Desa). Rangkaian kegiatan dimulai dengan perjalanan menuju Hotel Lombok Raya menggunakan kendaraan dinas RI 27.7, yang menjadi pusat aktivitas utama selama kunjungan berlangsung di wilayah Kota Mataram. Setibanya di lokasi, Menteri Desa langsung dijadwalkan menjadi pembicara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Provinsi NTB yang turut dihadiri oleh Menteri Sosial dan berbagai pemangku kepentingan daerah. Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengurangi ketimpangan wilayah secara berkelanjutan. Kehadiran dua menteri dalam satu forum strategis ini menjadi sinyal kuat adanya kolaborasi lintas sektor yang semakin diperkuat guna mendukung berbagai program prioritas nasional di daerah tertinggal. Rangkaian agenda berlanjut dengan pertemuan bersama peserta program magang ke Jepang yang merupakan salah satu program unggulan Kementerian Desa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa. Pertemuan tersebut berlangsung di Ballroom Islamic Center NTB, di mana para peserta mendapatkan arahan langsung dari Menteri terkait pengalaman, kedisiplinan, serta kontribusi yang diharapkan setelah mereka kembali ke desa asal. Peserta magang ke Jepang ini merupakan siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan yang telah melalui proses seleksi ketat, mulai dari penyaringan administrasi, uji kompetensi, hingga pelatihan intensif sebelum diberangkatkan. Program ini dirancang untuk membekali para siswa dengan keterampilan teknis, etos kerja, serta pengalaman internasional, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan desa berbasis inovasi dan produktivitas. Memasuki hari kedua pada 17 April 2026, Menteri Desa dijadwalkan menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Barat yang menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dalam rangkaian peringatan tersebut, sejumlah agenda tambahan telah disiapkan, termasuk peluncuran Program Sejahtera dari Desa (Satu Miliar Satu Desa) yang menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan Mendes PDT di NTB. Program ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan desa melalui dukungan anggaran yang signifikan, sehingga setiap desa memiliki kesempatan lebih besar dalam mengembangkan potensi lokal secara optimal. Selain itu, Menteri Desa juga akan melakukan penyerahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran kepada perwakilan sepuluh kepala desa, didampingi oleh Gubernur NTB serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Penyerahan anggaran tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memastikan distribusi dana desa berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung berbagai program pembangunan berbasis masyarakat. Agenda penting lainnya adalah penganugerahan gelar kehormatan Arya Dasa Putra Bumi Patut Patuh Patju kepada Menteri Desa, serta Manggala Bumi Patut Patuh Patju kepada Bupati oleh Ketua Majelis Adat Sasak. Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi dan dedikasi dalam memajukan pembangunan daerah serta menjaga nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Lombok Barat. Kegiatan juga akan diramaikan dengan launching Sensus Ekonomi 2026 yang ditandai dengan pelepasan balon oleh para pejabat daerah sebagai simbol dimulainya pendataan ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, Menteri Desa dijadwalkan meresmikan pameran potensi dan prestasi desa yang ditandai dengan pemotongan pita, sebagai upaya mempromosikan hasil pembangunan serta inovasi desa kepada masyarakat luas. Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempercepat terwujudnya desa mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di NTB.

Kamis, 16 April 2026

 

APEL GABUNGAN KEMENDESA PDT: Halal Bihalal dan Ungkapan Syukur sebagai Pengabdi Negara Melalui Desa.


KALIBATA, Bertempat di Lapangan Parkir Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Senen, 30 Maret 2026 seluruh jajaran pimpinan, pejabat, staf khusus dan seluruh pegawai ASN maupun non ASN melaksanakan Apel Gabungan dan Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H sebagai momentum awal kerja pasca lebaran tahun 2026.

Dalam sambutannya Menteri Desa  Yandri Susanto senantiasa mengingatkan akan rasa syukur bahwa insan pegawai dan staf di Kementerian Desa PDT RI merupakan warga bangsa yang sangat beruntung dapat berkesempatan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui kerja-kerja pembangunan desa yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.  Banyak warga bangsa yang berkeinginan namun belum berkesempatan untuk bergabung di Kementerian Desa PDT. Oleh karenanya seluruh keluarga besar Kementerian Desa PDT RI harus berkomitmen menjaga amanah dan mensukseskan program kerja Kementerian Desa PDT di semua lini. Program 12 Rencana Aksi Kementerian Desa PDT RI yang merupakan langkah konkrit untuk merealisasikan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo harus fokus untuk diwujudkan guna merealisasikan pembangunan desa yang berdampak kemajuan dan kemandirian desa.

Koperasi Desa Merah Putih  dan MBG di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan program prioritas Bapak Presiden dan Kementerian Desa PDT RI diberikan peran untuk mensukseskannya harus secara sinergi dan berkolaborasi untuk turut mengawal dan mewujudkan keberhasilannya dengan segala ide dan gagasan yang solutif. Semua masalah dan solusi dipecahkan bersama tidak kasak kusuk di belakang atau di ruang-ruang yang menimbulkan kegaduhan. Seluruh pegawai staf dan jajaran yang ada di Kementerian Desa PDT yang tersebar di seluruh Indonesia harus bahu membahu mensukseskan program-program negara, menjelaskan kepada masyarakat tentang kemanfaatan dan keunggulan program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Menteri Desa PDT Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Ahmad Riza Patria di Apel Gabungan dan Halalbilhalal Idulfitri 1447 H  menekankan pentingnya kolaborasi serta peran aktif dalam mengawal program strategis melalui komunikasi yang tepat, termasuk di media sosial

Di akhir sambutan Apel Gabungan Menteri Desa PDT RI menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan  sebagai insan biasa menyampaikan permohonan maaf manakala di kebijakan dan sikap ada kekeliruan kurang berkenan di hati Bapak Ibu mohon dimaafkan, demikian juga sebaliknya beliau memaafkan.

Apel Gabungan sebagai perekat komitmen dan upaya merawat jiwa nasionalisme para pegawai di lingkungan Kementerian Desa PDT Republik Indonesia berjalan dengan khidmad dan  ditutup acara dengan salam-salaman halal bihalal. 30/03/2026


Oleh: Bidang Pengelolaan Data dan Informasi TPP Pusat 

Senin, 30 Maret 2026

 

APEL GABUNGAN KEMENDESA PDT: Halal Bihalal dan Ungkapan Syukur sebagai Pengabdi Negara Melalui Desa.


KALIBATA, Bertempat di Lapangan Parkir Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Senen, 30 Maret 2026 seluruh jajaran pimpinan, pejabat, staf khusus dan seluruh pegawai ASN maupun non ASN melaksanakan Apel Gabungan dan Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H sebagai momentum awal kerja pasca lebaran tahun 2026.

Dalam sambutannya Menteri Desa  Yandri Susanto senantiasa mengingatkan akan rasa syukur bahwa insan pegawai dan staf di Kementerian Desa PDT RI merupakan warga bangsa yang sangat beruntung dapat berkesempatan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui kerja-kerja pembangunan desa yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.  Banyak warga bangsa yang berkeinginan namun belum berkesempatan untuk bergabung di Kementerian Desa PDT. Oleh karenanya seluruh keluarga besar Kementerian Desa PDT RI harus berkomitmen menjaga amanah dan mensukseskan program kerja Kementerian Desa PDT di semua lini. Program 12 Rencana Aksi Kementerian Desa PDT RI yang merupakan langkah konkrit untuk merealisasikan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo harus fokus untuk diwujudkan guna merealisasikan pembangunan desa yang berdampak kemajuan dan kemandirian desa.

Koperasi Desa Merah Putih  dan MBG di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan program prioritas Bapak Presiden dan Kementerian Desa PDT RI diberikan peran untuk mensukseskannya harus secara sinergi dan berkolaborasi untuk turut mengawal dan mewujudkan keberhasilannya dengan segala ide dan gagasan yang solutif. Semua masalah dan solusi dipecahkan bersama tidak kasak kusuk di belakang atau di ruang-ruang yang menimbulkan kegaduhan. Seluruh pegawai staf dan jajaran yang ada di Kementerian Desa PDT yang tersebar di seluruh Indonesia harus bahu membahu mensukseskan program-program negara, menjelaskan kepada masyarakat tentang kemanfaatan dan keunggulan program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Di akhir sambutan Menteri Desa PDT RI menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan  sebagai insan biasa menyampaikan permohonan maaf manakala di kebijakan dan sikap ada kekeliruan kurang berkenan di hati Bapak Ibu mohon dimaafkan, demikian juga sebaliknya beliau memaafkan.

Apel Gabungan sebagai perekat komitmen dan upaya merawat jiwa nasionalisme para pegawai di lingkungan Kementerian Desa PDT Republik Indonesia berjalan dengan khidmad dan  ditutup acara dengan salam-salaman halal bihalal. 30/03/2026


Oleh: Bidang Pengelolaan Data dan Informasi TPP Pusat 

Jumat, 27 Maret 2026

 

Ekonomi Global Lagi Bergejolak, Indonesia dan Desa Ikut Merasakannya

 

Dunia hari ini ibarat sedang berada di jalan yang penuh tikungan tajam. Ekonomi global belum benar-benar pulih, tetapi sudah kembali diguncang oleh banyak persoalan sekaligus. Mulai dari perang di beberapa kawasan, kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, suku bunga tinggi di negara-negara besar, sampai ancaman perlambatan ekonomi dunia. Semua itu mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Namun kenyataannya, getaran ekonomi global bisa sampai ke warung kecil, sawah, pasar tradisional, bahkan ke dapur rumah tangga di pedesaan.

Ekonomi global saat ini sedang berada dalam situasi yang tidak mudah. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Eropa sedang menghadapi tantangan masing-masing. Ada tekanan inflasi, pelemahan industri, pengangguran, dan ketidakpastian perdagangan dunia. Ketika negara-negara besar melambat, dampaknya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar dunia, tetapi juga menetes sampai ke negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia memang tidak berdiri sendiri. Perekonomian nasional sangat terkait dengan pasar dunia. Kita mengekspor batu bara, sawit, karet, tekstil, produk pertanian, dan banyak komoditas lainnya. Kita juga mengimpor bahan baku, mesin, pupuk, hingga energi. Artinya, ketika ekonomi global terguncang, Indonesia tidak bisa sepenuhnya kebal.

Ketika Dunia Lesu, Indonesia Ikut Tertahan

Salah satu dampak paling terasa dari situasi ekonomi global adalah naik-turunnya harga komoditas. Saat harga komoditas dunia naik, Indonesia bisa mendapat keuntungan, terutama dari ekspor. Tetapi ketika harga turun, pendapatan negara, dunia usaha, dan masyarakat yang bergantung pada komoditas juga ikut tertekan.

Misalnya, ketika harga pupuk dunia naik akibat konflik geopolitik dan gangguan distribusi, petani di Indonesia ikut merasakan beban. Ongkos produksi meningkat, sementara harga hasil panen tidak selalu ikut naik. Di sinilah persoalan mulai terasa nyata: ekonomi global yang tampak “jauh di sana” ternyata bisa langsung memengaruhi biaya tanam padi, jagung, cabai, atau sayuran di desa.

Selain itu, suku bunga tinggi di negara-negara maju juga bisa berdampak pada Indonesia. Ketika bank sentral negara besar menaikkan suku bunga, arus modal bisa keluar dari negara berkembang. Akibatnya, nilai tukar rupiah bisa tertekan. Jika rupiah melemah, harga barang impor menjadi lebih mahal. Ini bisa berdampak pada biaya produksi industri, harga kebutuhan pokok, dan ongkos usaha kecil.

Demikian pula perang Iran versus Amerika dan Israil berimbas pada naiknya harga minyak dunia sebagai dampak ikutan penutupan Selat Hormus yang sudah dirasakan oleh beberapa negara, meskipun Indonesia sampai saat ini masih mampu bertahan untuk tidak menaikkan harga

Bagi masyarakat umum, dampak seperti ini sering muncul dalam bentuk yang sederhana tetapi berat: harga sembako naik, biaya transportasi meningkat, harga pakan ternak mahal, dan pengeluaran rumah tangga semakin membengkak.

Desa Tidak Lagi Terpisah dari Ekonomi Dunia

Dulu mungkin ada anggapan bahwa desa adalah wilayah yang “aman” dari gejolak ekonomi global. Tetapi sekarang, desa sudah menjadi bagian dari sistem ekonomi yang saling terhubung. Petani bergantung pada pupuk dan benih yang harganya dipengaruhi pasar dunia. Pelaku UMKM desa bergantung pada daya beli masyarakat yang juga dipengaruhi situasi ekonomi nasional. Buruh migran dan keluarga perantau juga ikut membawa pengaruh ekonomi dari luar ke desa.

Karena itu, saat ekonomi global goyah, desa pun ikut merasakan getarannya.

Contohnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika harga BBM naik atau distribusi barang terganggu, ongkos angkut hasil panen dari desa ke pasar ikut naik. Pedagang kecil jadi harus menyesuaikan harga. Konsumen di desa pun membeli lebih hati-hati. Akibatnya, perputaran uang di tingkat lokal bisa melambat.

Jika masyarakat mulai mengurangi belanja karena pendapatan terbatas, warung-warung kecil ikut sepi. Jika warung sepi, pemasok juga terdampak. Jika petani menahan pembelian pupuk karena mahal, hasil panen bisa menurun. Dari situ terlihat bahwa ekonomi desa sesungguhnya sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi di luar wilayahnya.

Petani, Pedagang, dan UMKM Jadi Kelompok yang Paling Rentan

Kelompok yang paling cepat merasakan dampak ekonomi global biasanya adalah mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah dan menengah bawah. Petani kecil, nelayan, pedagang pasar, buruh harian, serta pelaku usaha mikro di desa termasuk yang paling rentan.

Bagi petani, persoalan utamanya adalah naiknya biaya produksi. Harga pupuk, pestisida, benih, pakan, dan ongkos tenaga kerja bisa meningkat, sementara harga jual hasil panen sering tidak stabil. Akibatnya, keuntungan petani makin tipis, bahkan tidak sedikit yang hanya “balik modal” atau justru rugi.

Bagi pedagang kecil, tantangannya ada pada melemahnya daya beli masyarakat. Orang-orang cenderung lebih berhati-hati membelanjakan uang. Barang yang sebelumnya laku setiap hari bisa jadi lebih lama terjual. Pelaku UMKM desa seperti usaha makanan, kerajinan, jahit, atau olahan hasil pertanian juga menghadapi tantangan serupa.

Di sisi lain, anak-anak muda desa yang bekerja di kota juga bisa terdampak jika dunia usaha melambat. Bila lapangan kerja berkurang atau penghasilan menurun, kiriman uang ke kampung halaman pun ikut berkurang. Ini tentu memengaruhi ekonomi keluarga di desa.

Ancaman Sekaligus Peluang

Meski situasi ekonomi global membawa tekanan, bukan berarti Indonesia dan desa hanya bisa pasrah. Dalam setiap krisis, selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan jika dikelola dengan tepat. Indonesia punya kekuatan besar di sektor pertanian, pangan lokal, ekonomi rakyat, dan komunitas sosial desa yang relatif kuat. Ketika dunia sedang tidak stabil, justru ketahanan ekonomi lokal menjadi semakin penting. Desa bisa menjadi benteng ekonomi jika memiliki sistem produksi dan konsumsi yang lebih mandiri.

Misalnya, desa yang mampu mengembangkan pangan lokal akan lebih tahan terhadap gejolak harga pasar. Desa yang memiliki BUMDes aktif, kelompok tani produktif, koperasi sehat, dan UMKM yang inovatif akan lebih siap menghadapi tekanan ekonomi.

Di tengah ketidakpastian global, ekonomi desa tidak cukup hanya bertumpu pada satu sumber penghasilan. Diversifikasi ekonomi menjadi kunci. Artinya, masyarakat desa perlu memiliki lebih dari satu penopang ekonomi. Selain bertani, bisa ada usaha peternakan, pengolahan hasil pertanian, wisata desa, perdagangan digital, atau usaha rumahan berbasis potensi lokal.

Menguatkan Ekonomi Pedesaan dari Akar Rumput


Menghadapi ekonomi global yang tidak menentu, langkah paling masuk akal adalah memperkuat ekonomi dari bawah. Desa tidak harus menunggu solusi besar dari pusat untuk mulai membangun ketahanan ekonominya sendiri.

Pertama, penguatan produksi lokal harus menjadi prioritas. Apa yang bisa ditanam, diolah, dan dijual dari desa harus dimaksimalkan. Desa yang kuat adalah desa yang tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen.

Kedua, BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus benar-benar difungsikan sebagai alat penggerak ekonomi, bukan sekadar papan nama. BUMDes bisa mengambil peran dalam distribusi hasil panen, perdagangan kebutuhan pokok, pengolahan produk desa, hingga layanan keuangan sederhana bagi masyarakat.

Ketiga, UMKM desa perlu naik kelas. Bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Produk lokal harus didorong agar punya kualitas, kemasan, pemasaran, dan akses pasar yang lebih baik. Di era digital, desa sebenarnya punya peluang besar untuk menjual produk ke pasar yang lebih luas, asalkan ada pendampingan dan kemauan beradaptasi.

Keempat, anak muda desa harus dilibatkan. Mereka bisa menjadi motor inovasi ekonomi lokal. Anak muda desa hari ini tidak hanya bisa bekerja di sawah, tetapi juga bisa mengelola pemasaran online, membuat konten promosi desa, mengembangkan wisata lokal, hingga mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.

Kelima, ketahanan sosial masyarakat desa juga penting. Dalam situasi sulit, solidaritas sosial sering menjadi penyelamat. Tradisi gotong royong, saling bantu, dan ekonomi berbasis komunitas adalah modal sosial yang sangat berharga dan tidak dimiliki semua negara.

Indonesia Perlu Menjaga Keseimbangan

Di tingkat nasional, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat kecil. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi tidak cukup jika masyarakat bawah tetap tertekan.

Kebijakan pemerintah harus mampu menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, mendukung petani dan pelaku UMKM, membuka lapangan kerja, serta memperkuat sektor riil. Bantuan sosial penting dalam jangka pendek, tetapi yang lebih penting dalam jangka panjang adalah membangun ekonomi produktif yang benar-benar memberi daya tahan kepada masyarakat.

Indonesia juga perlu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan industri domestik agar tidak terlalu bergantung pada kondisi luar negeri. Semakin mandiri sebuah bangsa, semakin kuat pula kemampuannya menghadapi gejolak global.

Desa Harus Jadi Kekuatan, Bukan Korban

Situasi ekonomi global memang sedang tidak ramah. Dunia sedang bergerak dalam ketidakpastian. Namun di tengah semua itu, Indonesia masih punya kekuatan besar: rakyat yang tangguh, ekonomi rakyat yang hidup, dan desa-desa yang menyimpan potensi luar biasa.

Yang perlu dilakukan sekarang bukan hanya bertahan, tetapi berbenah. Desa tidak boleh hanya menjadi penonton atau korban dari gejolak ekonomi dunia. Desa harus menjadi bagian dari solusi. Ketika ekonomi lokal diperkuat, produksi desa ditingkatkan, UMKM digerakkan, dan masyarakat diberdayakan, maka desa bisa menjadi pondasi penting bagi ketahanan ekonomi Indonesia.

Pada akhirnya, kekuatan ekonomi nasional bukan hanya ditentukan oleh angka-angka besar di pusat, tetapi juga oleh seberapa kuat warung kecil tetap hidup, sawah tetap produktif, pasar desa tetap ramai, dan masyarakat desa tetap punya harapan. Karena sesungguhnya, jika desa kuat, Indonesia juga akan jauh lebih kuat.

Selasa, 10 Maret 2026

 

KERJA BERDAMPAK: TPP Mendampingi, Memastikan dan Merawat Kemandirian Desa

JANGAN PERNAH LELAH untuk mencintai negeri sendiri... Indonesia. Adalah kesempatan yang berharga manakala hari ini kita mendapatkan amanah menjadi bagian warga bangsa yang turutserta mendampingi dalam proses tahapan Pembangunan Desa, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan yang berdampak pada kesejahteraan warga dan kemajuan desa-desa di Indonesia dengan menyandang label TPP.

Judul artikel 
"KERJA BERDAMPAK: TPP Mendampingi, Memastikan, dan Merawat Kemandirian Desa" merupakan pilar filosofis bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
 
TPP Kab. Ende Prov. NTT
Slogan ini mendefinisikan tiga peran utama TPP untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kemandirian desa:
1. Mendampingi (Proses)
TPP bertugas memberikan bantuan intensif kepada masyarakat dan kelembagaan desa dalam pengelolaan pembangunan serta pemberdayaan.
  • Fasilitasi: Menemukan dan mengembangkan potensi lokal serta kapasitas penggerak pembaharuan di desa.
  • Edukasi: Membantu perangkat desa dan masyarakat memahami proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.
2. Memastikan (Kualitas & Akuntabilitas)
TPP berfungsi sebagai penjamin bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai regulasi dan target nasional.
  • Validasi Data: Memastikan ketersediaan draf, rencana kerja, hingga verifikasi hasil pendataan desa berbasis data.
  • Kesesuaian Program: Memastikan program pembangunan selaras dengan prinsip ketahanan iklim, ketahanan pangan, digitalisasi desa, prioritas desa dan peraturan negara yang mengedepankan kepentingan warga bangsa dalam bingkai Asta Cita Pemimpin Negara.
  • Tata Kelola: Memastikan dana desa digunakan secara efektif untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan pengembangan ekonomi produktif melalui BUMDesa.
3. Merawat Kemandirian Desa (Keberlanjutan)
Peran TPP tidak berakhir meskipun desa telah mencapai status mandiri.
  • Transformasi Sosial: Menjaga agar proses pemberdayaan tetap berjalan secara mandiri oleh masyarakat sebagai agen perubahan.
  • Peningkatan Kapasitas: Terus memompa partisipasi masyarakat agar mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh pada pihak luar.
Inti dari Kerja Berdampak adalah pergeseran dari sekadar "ada di desa" menjadi "memberikan hasil nyata" yang diukur melalui aplikasi DRP  dan peningkatan status Indeks Desa (ID).
 
TPP Kab. Kep. Mentawai Sumbar
Prinsip Kerja Berdampak harus menjadi bagian dari tugas keseharian TPP Indonesia. Aktifitas kerja bukan sekedar menyibukkan diri namun memberi arti lebih pada perubahan kesejahteraan diri, sekitar dan masyarakat Desa.
Agar visi ini benar-benar terintegrasi dalam ritme kerja harian, berikut adalah bagaimana "Kerja Berdampak" diturunkan ke dalam pola kerja teknis Tenaga Pendamping Profesional (TPP):
 
1. Perubahan Pola Pikir: Dari Output ke Outcome
Ritme kerja yang lama mungkin hanya fokus pada penyelesaian administrasi (output). Namun, kerja berdampak mewajibkan TPP fokus pada manfaat (outcome):
  • Dulu: Memastikan desa punya APBDes (selesai).
  • Sekarang: Memastikan APBDes tersebut memuat program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan atau ketahanan pangan di desa.
2. Disiplin Pelaporan melalui Daily Report Pendamping (DRP)
Aplikasi DRP bukan lagi dianggap sebagai beban absensi, melainkan cermin dari ritme kerja yang terukur.
  • Minimal 8 jam maksimal 12 jam/hari x jam kerja setiap bulan: Sesuai Keputusan Menteri Desa Nomor 294 Tahun 2025, TPP wajib memenuhi jam kerja ini untuk memastikan kehadiran fisik dan mental di desa dampingan.
  • Narasi yang Berkualitas: Setiap laporan harian harus merefleksikan fasilitasi nyata, seperti hasil musyawarah atau verifikasi data yang menjadi dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
TPP Kab. Biak Numfor Prov. Papua

3. Sinkronisasi dengan Prioritas Nasional 2025-2026
Agar berdampak, ritme kerja TPP harus sejalan dengan regulasi terbaru, seperti Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur fokus penggunaan Dana Desa 2026. Kerja berdampak dalam ritme harian berarti:
  • Fasilitasi Ekonomi: Mengawal pembentukan atau penguatan BUM Desa dan koperasi (seperti instruksi percepatan Koperasi Desa Merah Putih).
  • Pemanfaatan Data: Menggunakan data Desa sebagai navigasi agar setiap sen Dana Desa digunakan untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
4. Evaluasi Berbasis Dampak (Evkin)
Kementerian Desa menegaskan bahwa keberlanjutan kontrak TPP kini sangat bergantung pada performa yang terukur dalam sistem. Jika ritme kerja tidak menghasilkan dampak (yang dibuktikan melalui laporan DRP dan perkembangan status desa), maka kontrak kerja dapat dievaluasi dengan dilibatkannya user (Kepala Desa/Camat) untuk memberi nilai kinerja kepada Pendamping Desa yang diatur di dalam Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 294 tahun 2025.
Kesimpulannya, menjadikan Kerja Berdampak sebagai bagian tak terpisahkan berarti setiap langkah TPP di lapangan harus memiliki jawaban atas pertanyaan:  
 
"Apa manfaat nyata yang didapat warga desa dari kehadiran saya hari ini?"
  
Salam Berdesa.. Jaga Kesehatan dan senantiasa bermanfaat untuk Negeri..  Semoga Tuhan menguatkan kerja-kerja pengabdian kita.. 10/03/2026

Jumat, 30 Januari 2026

 

WAMENDESA: HADIRI PERESMIAN POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN SE-KALSEL

BANJARBARU, Bertempat di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (30/01/2026) dilaksanakan Peresmian Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Selatan serta Kick Off Pelatihan Para Legal se Kalimantan Selatan. 
 
Acara dihadiri Menteri Hukum Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., Wakil Menteri Desa Ir. H. Ahmad Riza Patria   dan jajaran Kementerian Hukum serta para pimpinan daerah Kalimantan Selatan. Acara yang menghadirkan Para Legal juga diikuti oleh para Kepala Desa dan melalui zoom para Kanwil Hukum serta lebih dari 300 perwakilan Pendamping Desa/ TAPM mulai dari TPP Pusat Provinsi hingga level Pendamping Lokal Desa se-Indonesia.

 
Dalam sambutannya Wakil Menteri Desa A Riza Patria menyampaikan atas nama Kementerian Desa PDT menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia beserta jajaran karena telah menghadirkan keadilan hukum di tengah masyarakat desa. Semakin besar kewenangan desa yang diterima makin besar tanggungjawab hukum yang dihadapi. 

Semua bertujuan membangun ekosistem desa yang sehat, konflik dapat dicegah sejak dini. para pendamping desa yang tersebar di semua lini akan turut membantu Pos Bantuan Hukum untuk pelaksanaan ini.  

TAPM Provinsi Kalimantan Selatan berfoto bersama Wakil Menteri Desa A Riza Patria di acara Peresmian Pusbakum
 
Menteri Hukum Republik Indonesia mengutip pesan dari Bapak Presiden Prabowo bahwasannya yang paling esensial tugas pemimpin kepemimpinan seseorang hanya boleh diakui kalau bisa membuat tersenyum masyarakat yang terpinggirkan. "Kehadiran Pos Bankum ini merupakan tindak lanjut dari pesan Bapak Presiden untuk menghadirkan bantuan hukum ke seluruh masyarakat  yang substantif bukan sekedar prosedural" Menteri Hukum menyampaikan bahwa akan menyerahkan laptop kepada Bapak Presiden yang dapat digunakan untuk memantau kegiatan Pos Bantuan Hukum secara realtime atau secara langsung semua progress dan proses pelayanan. 30/01/2026

  Kunjungan Menteri Desa PDT RI ke NTB Suasan Penyambutan Bapak Menteri Desa di Bandara Lombok Oleh TPP NTB Mataram, 16 April 2026, Te...